Piagam Jakarta

Piagam Jakarta adalah nama sebuah dokumen sejarah­ Republik Indonesia yang dirumuskan “Panitia Sembilan” sebagai­ konsensus nasional antara pihak Islam dan pihak­ kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang hukum dasar negara Republik Indonesia.

Pada akhir 1944 pemerintah pendudukan­ Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Sebagai­ realisasi janji tersebut dibentuk BPUPKI yang memulai sidangnya 29 Mei 1945. Dalam sidang-sidang pertama BPUPKI dilakukan­ dengar pendapat tentang dasar negara dan bentuk pemerintahan.

Dari persidangan badan yang berang­gota­ inti 62 orang ini terlihat adanya dua kelompok yang berbeda­ pen­dapat, yaitu 15 orang go­longan “Islam” menginginkan­ Indonesia berda­­sar­ kan ajaran Islam dan 47 orang “kebangsaan” menginginkan Indonesia berdasarkan kebangsaan. Adanya perbedaan ini dikemukakan Soepomo (anggota BPUPKI) dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945:

“Memang­ di sini terlihat ada dua paham, paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan se­bagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagaimana telah dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan aga­ma, dengan lain perkataan bukan negara Islam.”

Untuk menjembatani masalah ini, pada sidang kedua, 38 orang anggota melanjutkan pertemuan dan sepakat membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang sehingga disebut Panitia Sem­bilan, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim, dan KH Abdul Wahid Hasyim.

Lima orang pertama dinilai mewa­kili­ kaum kebangsaan­ dan empat orang terakhir mewakili­ kaum Islam, yaitu Abikoesno Tjokrosoejoso (Partai Syarikat Islam Indonesia), Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), H Agus Salim (mantan­ tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia dan kemudian­ menjadi pendiri Pergerakan Penyadar), dan KH Abdul Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama).

Panitia Sembilan ini berhasil mencapai satu kesepakatan­ sementara (modus vivendi) antara kaum Islam dan kaum kebangsaan. Kesepakatan tersebut berupa rancangan pembukaan­ (preambul) hukum da­sar. Ran­ cangan ini semula dimaksudkan­ sebagai teks proklamasi,­ namun akhirnya dijadikan Preambul Undan­g-Undang Dasar (UUD). Preambul ini kemudian­ ditandatangani sembilan anggota panitia tersebut 22 Juni 1945 di Jakarta. Oleh Muhammad Yamin rumusan ini di­beri nama Djakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Rumusan naskah tentang hukum dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut.

(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Persatuan Indonesia.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa­naan dalam permusyawaratan/­ perwakilan.

(5) Keadilan­ sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada 10 Juli 1945, ketika Piagam Jakarta dibawa ke sidang paripurna BPUPKI, ternyata pihak yang menginginkan­ negara Indonesia berdasarkan kebangsaan menyampaikan­ keberat­an dengan kata-kata yang berbunyi “dengan kewajiban­ menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Keberatan ini antara lain dikemukakan­ Latuharhary dalam sidang 11 Juli 1945. Wongsonegoro dengan dukungan Husein Djajadiningrat juga menyatakan bahwa kalimat itu “mungkin menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syariat bagi orang-orang Islam”. Sementara itu, sebagian kaum Islam menjamin bahwa paksaan dan fanatisme tidak akan terjadi.

Beberapa anggota Islam lainnya justru menganggap pernyataan itu kurang tajam, seperti KH Ahmad Sanusi yang menginginkan agar kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan, sehingga menjadi “dengan kewajiban menjalankan­ syariat Islam” saja.

Sebagai pemimpin sidang, Soekarno menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai Panitia­ Sembilan merupakan kompromi antara kaum Islam dan kaum kebangsaan. Sidang pada hari itu berakhir dengan kesimpulan pokok dalam Preambul dianggap sudah diterima.

Akan tetapi, persoalan tersebut muncul kembali dalam sidang BPUPKI saat membahas batang tubuh­ UUD, terutama­ tentang asas negara dan persyaratan bagi presiden. Pelobian dilakukan antara kaum kebangsaan dan Islam. Pada 16 Juli 1945 dicapai kesepakatan menerima rancangan tersebut­ dengan suara bulat.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Dalam kepani­tian­ tersebut persentase kaum Islam lebih sedikit dibandingkan­ dalam BPUPKI karena komposisi anggota PPKI disusun­ berdasarkan­ keragaman daerah. Tokoh kaum Islam seperti Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim, Masykur, Ahmad Sanusi, dan Abikoesno Tjokrosoejoso tidak tercantum sebagai anggota PPKI.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada kekuatan Sekutu, atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Mohammad Hatta memprok­lamasikan kemerdekaan Indonesia. Sore harinya, Hatta didatangi seorang perwira ang­katan laut Jepang yang menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemakaian kata-kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan­ kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk­-pemeluknya”.

Menurut mereka, meskipun kata-kata tersebut tidak mengikat agama lain di luar Islam, namun dengan tercantumnya­ ketetapan seperti itu dalam UUD 1945 berarti menimbulkan perbedaan golongan. Jika hal ini tidak diatasi, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Untuk menghindari perpecahan, keesokan hari­nya sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengadakan­ pembicaraan­ dengan tokoh Islam, yakni KH Abdul Wahid Hasyim, Mr. Teuku Mohammad Hasan, dan Ki Bagus Hadikusumo tentang rencana­ perubahan kata-kata dalam Piagam Jakarta.

Mereka­ menyetujui usulan yang disampaikan­ Hatta. Dalam sidang tersebut Hatta menyampaikan usulan perubahan sebagai berikut.

(1) Kata “Muka­dimah” diganti dengan kata “Pembukaan”.

(2) Dalam­ Preambul (Piagam Jakarta), anak kalimat “…dengan kewajiban menjalan­kan­ syariat Islam bagi­ pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “…berdasarkan­ atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

(3) Kata-kata “dan beragama Islam” dalam Pasal 6 ayat 1 dihilang­kan, sehingga berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli” menggantikan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”.

(4) Se­jalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ketu­ hanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Dengan keberhasilan pendekatan yang dilakukan­ Hatta terhadap wakil kaum Islam, berpegang pada pernyataan Soekarno bahwa UUD 1945 tersebut bersifat sementara, serta mengingat pentingnya­ persatuan bangsa, usulan tersebut diterima­ oleh sidang PPKI. Dalam hal ini Kasman Singodimejo mengatakan: “…seikhlas-ikhlasnya saya­ memberi izin itu, apalagi demi kemerdekan, ke­satuan, dan persatuan bangsa….”

Selanjutnya, Piagam­ Jakarta yang sudah mengalami peruba-han itu ditetapkan sebagai Pembukaan UUD 1945.

Masalah keagamaan muncul kembali setelah kemer­­dekaan. Atas usul KH Abu Dardiri, M. Saleh Suadi, dan M. Sukoso Wirjosaputro yang kemudian mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan N. Kartosudarmo, sidang pleno Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia­ Pusat (BP-KNIP) yang dipimpin Sutan Sjahrir pada November 1945 di Jakarta mendesak pemerintah­ agar membentuk satu departemen­ tersendiri yang mengurus masalah agama­.

Pemerintah menyetujui usul tersebut. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Penetapan Pemerintah­ 3 Januari 1946 tentang pembentukan Departemen­ Agama secara yuridis formal. Kebijakan­ tersebut merupakan realisasi dari pasal 29 UUD 1945 dan penghargaan­ atas sikap umat beragama,­ khususnya umat Islam, yang telah bersedia menghilangkan tujuh kata “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”­ pada sidang­ PPKI 18 Agustus 1945.

Sementara itu, UUD 1945 sempat mengalami beberapa kali perubahan. Sejak Desember 1949–Agustus 1950 berlaku Kontitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) untuk beberapa wilayah di Indo­nesia. Kemudian sejak Agustus 1950–Juli 1959 berlaku­ UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Semen­ tara Tahun 1950).

Meskipun demikian, perjuangan untuk berlakunya­ syariat Islam di Indonesia terus berjalan. Kon­flik ideologis makin tajam dengan diselenggarakan­nya­ Pemilu 15 Desember 1955 dan dilantiknya anggota Konstituante 10 November 1956.

Dalam Konstituante, pada mula­nya ada tiga usul yang diajukan sebagai dasar negara,­ yaitu Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi­. Usul pertama didukung Partai Nasional­ Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia­ (PKI), Partai­ Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Ikatan­ Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan partai kecil lainnya. Usul kedua didukung­ Majelis­ Syura Muslimin Indonesia (Masyumi),­ Nahdlatul­ Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Per­satuan Tarbiyah Islami­yah (Perti), dan empat partai­ kecil lain.

Adapun usul ketiga didukung Partai Buruh dan Partai Murba. Perbedaan­ tiga ideologi dalam konstituante ini akhirnya menjadi dua, yaitu kelompok yang meng­hendaki Islam seba­gai dasar negara serta ke­lompok yang mengingin­kan­ Pancasila sebagai dasar negara.

Pembahasan tentang masalah tersebut terus berlarut­. Akhirnya, pada rapat pleno 11 November 1957 Majelis Konstituante membentuk Panitia Perumus Dasar Negara, yang terdiri dari 18 anggota sebagai wakil semua kelompok. Panitia kecil­ ini tidak berhasil merumuskan suatu UUD yang lebih sempurna dari UUD yang bersifat sementara.

Konflik ini berkembang lebih lanjut saat pe­merintah Djuanda mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Karena munculnya perbedaan penda­pat secara terus-menerus, akhirnya persoalan “kem­bali kepada UUD 1945” ini diselesaikan melalui­ pemungutan suara pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959.

Hasilnya UUD 1945 mendapat­ mayoritas pendukung, namun tidak mendapat dua per tiga dari seluruh jumlah suara yang masuk seperti yang disyaratkan pasal 137 UUD. Semen­tara 1950. Karena itu, gagasan “kembali kepada UUD 1945” dinyatakan ditolak oleh Konstituante.

Sampai 1959 Majelis Konstituante telah merampungkan 90% pekerjaannya. Namun masalah­ mendasar tersebut tetap belum teratasi. Maka, pada 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan­ Dekrit Presiden yang berisi:

(1) pembubaran Konstituante,

(2) pemberlakuan kembali UUD 1945, dan

(3) pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dalam konsiderans dekrit ini disebutkan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni­ 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Dekrit Presiden ini mengawali dilaksanakannya Demo­krasi Terpimpin. Dalam masa Demokrasi Terpimpin­ (1959–1966), Indonesia mengalami ancam­an berat akibat pe­nafsiran sewenang-wenang terhadap konsep Demokrasi Terpimpin dan UUD 1945.

Pada masa itu pemimpin diberi hak untuk mengambil keputusan apabila terjadi ketidaksesuaian­. Hal ini mendorong ke arah pemerintahan diktator yang menyimpang dari kemurnian Pancasila. Pada masa itu umat Islam tidak mendapat peran yang menentukan serta mendapat banyak tekanan.

Se­mentara itu, Pancasila mulai diserang dengan gencar­ oleh golongan ekstrem kiri (PKI). Kejatuhan Demokrasi Terpimpin dalam bidang sosial politik melahirkan Orde Baru pada 1966.

Sejak masa Orde Baru, pemerintah bertekad “melak­ sanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan kon­sekuen”. Bersamaan dengan pembaruan­ politik yang berpuncak­ pada penerapan asas Pancasila bagi seluruh organisasi politik dan sosial kemasyarakatan yang tercan­tum dalam UU Nomor 3 tahun 1975, syiar Islam mengalami banyak kemajuan­.

Namun, trauma politik yang dialami umat Islam sering dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan golongannya. Islam masih dianggap sebagai
MADINAH lawan politik. Hingga tahun 1980-an masih muncul sikap saling curiga antara pemerintah­ dan kalangan Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, sikap saling curiga tersebut mulai berkurang dengan adanya kebijakan-kebijakan politik Orde Baru yang mem­perlihatkan kecenderungan­ mendekat kepada golongan­ Islam. Hal itu terlihat antara lain dengan ditetapkannya UU Perkawinan­ 1974, didiri­kannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1975, ditetapkannya­ Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) 1989, serta disusun­ nya Kompilasi Hukum Islam 1991.

Daftar Pustaka

Anshari, Endang Saifuddin. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
Bolland, B.J. The Struggle of Islam in Modern Indonesia, atau Pergumulan Islam di Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim, terj. Ahmadi Thaha. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1985.
Van Dijk, C. Darul Islam Sebuah Pemberontakan. Jakarta: Grafiti Pers, 1987. Hatta, Mohammad. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta: Tinta Mas, 1969. Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante:­ Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES, 1985.
Murtopo, Ali. Strategi Politik Nasional. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1974.
Suny, Ismail. “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, ed. Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya,­ 1991.

BADRI YATIM

__