Partai Muslimin Indonesia adalah sebuah partai politik yang dibentuk pada awal masa Orde Baru dengan maksud untuk menampung aspirasi umat Islam Indonesia yang belum tersalurkan dalam Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Dengan gagalnya Gerakan 30 September/PKI, timbul gairah baru di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya dalam bidang politik. Gairah ini ditandai, misalnya, dengan keinginan Bung Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), bergabungnya 16 organisasi Islam pada 16 Desember 1965 ke dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM), munculnya gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), dan terbentuknya Partai Muslimin Indonesia.
Di lain pihak, pemerintah Orde Baru, di samping bertekad mengadakan restrukturisasi kehidup an politik, menyadari bahwa aspirasi umat Islam Indonesia belum semuanya tertampung dalam partai yang sudah ada, khususnya partai Islam. Untuk itu, pemerintah Orde Baru membuka peluang untuk dibentuknya partai baru.
Pada 7 Mei 1967 ditandatangani deklarasi pembentukan Partai Muslimin Indonesia yang didukung 18 organisasi massa Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM).
Pada 6 Februari 1968 terbentuklah Komisi 7 (Komisi Pembentukan Parmusi) yang terdiri dari KH Faqih Usman sebagai ketua, dan Agus Sudono sebagai sekretaris dengan anggota Hasan Basri, Anwar Haryono, E.Z. Muttaqien, Marzuki Yatim, dan Samsurijal.
Dalam Keputusan Presiden Nomor 70 tanggal 20 Februari 1968 tentang pembentukan Partai Muslimin Indonesia, yang menjadi presiden partai adalah Djarnawi Hadikusumo dengan sekretaris jenderalnya Drs. H. Lukman Harun.
Pada tanggal 17 Oktober 1970 Jailani Naro, S.H. meng goncang kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo, dengan mengangkat dirinya sebagai formatur untuk memilih pimpinan partai. Jailani Naro, S.H. menuduh bahwa Parmusi yang dipimpin oleh Djarnawi Lukman menentang ABRI dan melakukan konfrontasi dengan pemerintah dan Departemen Dalam Negeri.
Akibat kemelut ini lahir Keputusan Presiden RI Nomor 77 tanggal 20 November 1970 tentang penun-jukan HMS Mintaredja, S.H. sebagai presiden partai. Ketika Parmusi sudah menjadi organisasi massa dan lebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan pada tahun 1977, Mintaredja menyerahkan kepemimpinan Muslimin Indonesia kepada Jailani Naro, S.H. dan Sudardji tanpa melalui kongres.
Pada 7 Februari 1970 Presiden Soeharto mengimbau dalam salah satu pidatonya, agar partai politik menjaga stabilitas nasional. Ketika itu juga dilontarkan pemikiran untuk mengelompokkan partai politik ke dalam kelompok materiil dan spiritual di samping Golongan Karya.
Pada 27 Februari 1970 presiden mengadakan konsultasi dengan para pimpinan partai tentang saran yang dike mukakan pada 7 Februari tersebut. Akhirnya disepakati adanya pengelompokan itu. Pada tanggal 13 Maret 1970 terbentuklah kelompok spiritual yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan Perti dengan nama kelompok Persatuan Pembangunan.
Pada 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1392 ditandatangani deklarasi pembentukan Partai Persatuan Pembangunan, yang ditandatangani oleh Dr. KH Idham Chalid, HMS Mintaredja, S.H., Haji Anwar Tjokroaminoto, Rusli Khalil, dan KH Masykur.
Partai yang baru dibentuk ini merupakan kelanjutan dari kebijakan penyederhanaan kekuatan politik dari yang hanya bersifat pengelompokan menjadi fusi dari partai Islam tersebut di atas. Sejak itu, Parmusi berubah, dari partai politik menjadi organisasi massa.
Daftar Pustaka
Alfian. Pemikiran dan Perubahan Politik. Jakarta: LP3ES, 1978.
Ali, Fachri dan Bachtiar Effendi. Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pe-mikiran Islam Masa Orde Baru. Bandung: Mizan, 1986.
––––––– dan Iqbal Rauf Saimima. “MerosotnyaAliran dalam Partai Persatuan Pembangunan,” Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1985.
Bolland, B.J. The Struggle of Islam in Modern Indonesia, atau Pergumulan Islam di Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim, terj. Ahmadi Thaha. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1985.
Hasan, Mohammad Kamal. Modernisasi Indonesia, Respon Cendikiawan Muslim, terj. Ahmadi Thaha. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987.
Karim, Rusli. Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
Noer, Deliar. Mohammad Hatta, Biografi Politik. Jakarta: LP3ES, 1989.
Saidi, Ridwan. “Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru,” M. Amin Rais, Islam di Indonesia: Suatu Ikhtiar Mengaca Diri. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
Atjeng Achmad Kusaeri
__