Jambi, Kesultanan

Kesultanan Jambi terletak di Sumatera, kira-kira di Propinsi Jambi sekarang ini. Sebelumnya, Jambi merupakan bandar internasional Kerajaan­ Malaka serta­ tempat berla­buh­ pedagang India dan Cina. Karena letaknya­ strategis,­ bandar ini ramai dikunjungi, baik dari kerajaan di Nusantara maupun­ mancanegara. Islam pertama kali masuk melalui­ pedagang muslim.

Riwayat berdirinya Kesultanan Jambi, menurut tambo rakyat Jambi,­ bermula dari datangnya se­buah kapal dagang Turki yang terlebih dahulu singgah­ di Kerajaan Samudera­ Pasai (Aceh) dan Ke­rajaan­ Malaka. Kapal ini dinakhodai seorang berkebangsaan Turki yang bernama­ Ahmad Salim.

Setelah­ menetap di Jambi, Ahmad Salim kemudian­ diangkat rakyat menjadi­ syahbandar, penguasa­ lautan, dengan gelar Datuk Paduko Berhalo. Ia kemudian kawin dengan­ Putri Selaras Pinang Masak, seorang­ ratu negeri Jambi, yang menguasai daerah Seberang Sungai Batang Hari.

Perkawin­an ini menjadi momentum islamisasi negara. Dari perkawinan­ itu, ia mem-peroleh empat orang putra. Tiga di antaranya secara berturut­-turut menjadi penguasa negeri itu, yaitu Rangkayo Pingai (memerintah 1480–1490), Rangkayo Pedataran (1490–1500), dan Rangkayo Hitam (1500–1515).

Dengan berdirinya kerajaan, proses islamisasi menjadi lebih cepat. Di setiap desa diangkat se­orang kepala desa (depati)­ yang dibantu tiga orang pegawai yang dikenal dengan julukan­ “pegawai­ syarak nanbatigo”, yaitu imam, khatib, dan bilal. Mereka­ bertugas menyelenggarakan pengurusan masjid, upacara keagamaan, perkawinan, dan kematian. Sejak itulah secara persuasif ajaran agama Islam mewarnai kehidupan­ rakyat Jambi.

Namun, baru pada masa kekuasa­an­ Rangkayo Hitam keraja­an­ ini resmi menjadi kerajaan Islam. Rangkayo Hitam terkenal sebagai seorang sakti, mempunyai sebilah keris yang konon direbut­nya­ dari Majapahit­.

Keris yang kemudian­ dinamakan keris Siginjai ini dijadikan lambang kera­jaan. Dialah yang memproklamasikan Kerajaan Jambi menjadi kerajaan Islam, dan menjadi cikal bakal raja Jambi selanjutnya. Ibukota Kerajaan Jambi ditetapkannya­ di Tanah Pilih, Jambi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Jambi bertambah maju­.

Selain itu, Jambi juga dikenal sebagai penghasil lada yang besar­ serta hasil hutan lainnya. Kemajuan itu berkaitan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis (1511). Banyak pedagang kemudian­ mencari­ pelabuhan baru dalam upaya­ menghindari kekuasaan Portugis di Malaka. Se­belumnya Malaka merupakan bandar paling ramai.

Setelah Rangkayo Hitam meninggal pada 1515, Kera-jaan Jambi secara berturut-turut dipim­pin­ Panembahan Rantau Kapas, Panembahan­ Rengas Pondah, Panembahan Bawak Sawo, dan Panembahan Kota Baru. Keempat raja ini meme­rintah Jambi sampai 1615, tetapi kurang di­ketahui kapan peralihan kekuasaan­ dari yang satu kepada yang lain. Pada 1615 Pangeran Kedah dinobatkan­ menjadi raja Jambi.

Berbeda dari raja sebelum­nya, Pangeran Kedah mulai menggunakan gelar sultan, dan menyebut dirinya Abdul Kahar (1615–1643). Oleh karena itu, 1615 dianggap sebagai tahun berdirinya Kesultanan Jambi. Dalam menjalankan pemerintahan sultan dibantu seorang pangeran ratu (perdana­ menteri) yang biasanya dijabat oleh putra mahkota.

Pada masa pemerintahan Abdul Kahar, Belanda mulai datang ke Jambi (1615). Pada 1616 Sultan memberi izin kepada Belanda untuk mendirikan­ kantor dagang (loji) di Muara Kumpeh, di tepi Sungai Batang Hari.

Oleh Belanda kantor da­gang itu difungsikan juga sebagai benteng pertahanan. Setelah Sultan Abdul Kahar wafat pada 1643, ia diganti­ kan putranya yang bernama Pangeran Depati Anom yang bergelar Sultan Agung Abdul Jalil (1643–1665).

Pada masa pemerintahannya,­ Belanda semakin kukuh bercokol di daerah ini dan terus berusaha memonopoli perdagangan. Pada masa ini, perjanjian antara Kesulta­nan­ Jambi dan Belanda diadakan. Kejadian ini merupakan awal penetrasi politik Belanda ke dalam­ pemerintahan Kesultanan Jambi.

Sultan Agung Abdul Jalil digantikan oleh putranya,­ Raden Penulis, yang bergelar Sultan Seri Ingologo (1665–1690). Pada masa pemerintahan­nya,­ peperangan antara Kesultanan Jambi dan Kesultanan­ Johor terjadi.

Atas bantuan­ Belanda, Kesul­tanan­ Jambi keluar sebagai pemenang. Akan tetapi,­ kemenangan itu harus dibayar mahal, karena­ ia harus memberikan sebagian daerah kekuasaannya­ kepada Belanda. Penetrasi politik Belanda semakin kuat.

Keadaan ini kemudian menimbulkan beberapa­ kali perla­wanan­ rakyat. Selain karena Belan­da­ memonopoli perdagangan,­ perlawanan rakyat­ semakin diperkeras dengan adanya perbedaan agama antara rakyat Jambi yang beragama­ Islam dan Belanda yang kafir. Pada 1690 rakyat mengamuk di Muara Kumpeh, tempat berdirinya loji Belanda. Loji itu dibakar rakyat dan kepala kantor dagang Belanda beserta pegawai­nya terbunuh.

Namun, setelah peristiwa itu Sultan Seri Ingologo ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Banda (Kepulauan Maluku). Sultan dituduh terlibat­ dalam pembunuhan Sijbrant Swart, kepala kantor­ dagang Belanda di Muara Kumpeh.

Untuk menggantikan Sultan Seri Ingologo, pemerintah­ Belanda kemudian mengangkat anak sultan yang bernama Pangeran Cakranegara yang bergelar­ Sultan Ki Geboh Walando (atau Sultan Gede). Belanda dalam hal ini bermaksud menerapkan­ politik divide et impera (pecah belah dan kuasai), poli­tik yang sering dilakukannya.

Sultan Gede berkua­sa­ sampai 1696. Oleh karena bersikap pro-Belanda, Sultan Gede tidak diakui oleh Pangeran Julat dan Kiai Senopati, saudaranya. Pangeran Julat kemudian mendirikan peme­rintah­an tandingan yang berkedudukan di Mangunjayo, Muara Tebo. Ia memakai gelar Seri Maharaja Batu.

Menjelang Sultan Gede wafat, Kiai Senopati kembali ke Jambi dengan maksud merebut kekuasa­annya­. Akan tetapi usaha ini gagal. Ia lalu ditangkap Belanda dan kemudian dibuang ke Batavia (sekarang Jakarta).

Setelah Sultan Ki Geboh Walando wafat, ia di­gantikan putranya­ yang bernama Sultan Muhammad Syah (1696– 1740). Berbeda dengan ayahnya,­ Sultan Muhammad tidak begitu senang kepada­ Belanda.

Di awal pemerintahannya, ia menutup­ kantor dagang Belanda di Muara Kumpeh. Namun pada 1707 kantor itu dibuka kembali karena desakan Belanda yang demikian kuat. Sultan berikutnya, Sultan Istra Ingologo (1740–1770), sama dengan ayah dan pendahulunya, bersikap menentang­ kekuasaan Belanda di Jambi. Ia berhasil mengusir Belanda­ dari Muara Kumpeh pada 1742.

Sikap anti-Belanda terlihat juga pada sultan berikutnya, Sultan Anom Seri Ingologo (1770–1790), Mas’ud Badaruddin bergelar Sultan Ratu Seri Ingologo (1790–1812), dan Raden Danting­ Sultan Muhammad Muhiddin yang berge­lar Sultan Agung Seri Ingologo (1812–1826). Sultan Agung Seri Ingologo bahkan memberikan bantuan kepada sultan Palembang ketika melawan Belanda.

Seharusnya Sultan Agung Seri Ingologo, setelah wafat 1826, digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Fakhruddin, seorang­ yang alim. Karena putranya yang tawaduk ini menolak jabatan sultan, pemerintahan di­pegang Putri Ayu (1826–1833), anak sultan Palembang yang dikawini oleh Sultan Agung Seri Ingologo.

Pada masa pemerintahannya, kesultanan meng­alami­ kemunduran. Belanda berhasil merebut kem­bali Muara Kumpeh. Peperangan kemudian tak terelak­kan­ lagi. Dalam pepe­rangan itu, Muhammad Fakhruddin memimpin bala tentara me­nyerang pos-pos Belanda, sementara Putri Ayu mencoba­ bertahan di keraton.

Namun, serangan Belanda tak tertahankan lagi. Belanda berhasil mengalah­kan­ bala tentara Putri Ayu dan menghancurkan­ keraton­. Putri Ayu sendiri gugur dalam peperangan itu.

Setelah itu Muhammad Fakhruddin naik takhta dengan gelar Sultan Muhammad Fakhruddin. Ia terus berusaha memimpin bala tentara memerangi kekuatan Belanda. Akan tetapi, semua perlawanan yang dipimpinnya dapat dipatahkan Belanda yang mempunyai peralatan perang lebih canggih.

Akhirnya­ pada 14 November 1833, Sultan Muhammad Fakhruddin terpaksa menandatangani perjanjian dengan Letnan Kolonel Michels, pemimpin­ tentara Belanda. Perjan­jian itu dikenal dengan­ sebutan “Perjanjian­ Sungai Baung”. Isi perjanjian itu antara lain adalah: (1) negeri Jambi dikuasai dan dilindungi Belanda dan (2) Belanda berhak mendirikan kekuatan militer di daerah­ Jambi.

Sejak itu Belanda dapat secara lang­sung mencampuri urusan pemerintahan Kesultan­an Jambi. Bahkan 2 tahun kemudian, Belanda berhasil memaksa Sultan untuk menandatangani perjanjian baru yang antara lain berisi:

(1) peme­rintah Belanda memungut cukai atas pemasukan/pengeluaran barang,

(2) pemerintah Belanda mempunyai­ hak monopoli atas penjualan garam, dan

(3) sultan dan pangeran ratu (perdana menteri) menerima­ uang tahunan sebesar f8.000.

Karena terpaksa, akhirnya Sultan Muhammad Fakhruddin menandatangani­ dua perjanjian itu. Se­benarnya,­ ia dan para pembesar istana tetap menaruh­ dendam kepada Belanda. Demikian juga dengan­ penggantinya, seperti Sultan Abdul Rahman Nazaruddin (1841–1855) dan Sultan Thaha Saifuddin, sultan terakhir Kesultanan Jambi (1858–1904).

Pada waktu Sultan Thaha Saifuddin naik takhta, perla­­ wanan rakyat Jambi terhadap Belanda sedang berlangsung­ dengan sengit. Ketika itu ia menyatakan­ sikapnya terhadap Belanda, yaitu: (1) tidak mengakui kekuasaan Belanda, (2) tidak akan meng­akui dan menaati segala isi perjanjian antara sultan Jambi sebelumnya dan Belanda, dan (3) tidak akan membuat perjanjian baru dengan Belanda.

Melihat sikap Sultan Thaha ini, Belanda kemu­dian­ membuat sebuah komisi guna mengadakan perundingan. Tetapi usaha perundingan itu gagal. Akibatnya, Belanda menyusun kekuatan dari Batavia­ untuk menyerang Jambi.

Pada 1857 Belanda mengeluarkan ultimatum yang berisi:

(1) pasukan Belanda akan dikirim ke Jambi,

(2) Sultan Thaha diberi kesempatan berpikir selama 2 kali 24 jam untuk membuat perjanjian baru,

(3) jika tidak berkehendak menye­tujui perjanjian itu, sultan akan diturunkan dari takhta kerajaan dan akan di­ gantikan dengan seorang sultan yang bersedia menyetujui perjanjian itu,

(4) Sultan Thaha akan diasingkan ke Batavia, dan

(5) sultan Jambi diwajibkan­ mengirim utusan ke Batavia untuk mem­berikan tanda kehormatan kepada gubernur jenderal di Batavia.

Sultan Thaha sama sekali tidak menggubris ultimatum­ itu dan bertekad akan berjuang sampai te­tes darah peng­habisan. Oleh karena itu, pada September 1858 Belanda segera mengirimkan bala tentara ke Jambi dan mengumumkan­ bahwa Sultan Thaha Saifuddin­ diturunkan dari takhta.

Perang pun segera berkobar antara Jambi dan Belanda. Awalnya pihak Jambi berhasil menghancurkan­ bala tentara Belanda. Akan tetapi, karena kekuatan­ Belanda melebihi kekuatan rakyat, keraton dengan cepat dapat dikua­sai Belanda.

Sultan Thaha kemudian mengubah siasat perang dari perang terbuka menjadi perang gerilya dengan bermarkas di Muara Tembesi. Sementara itu pada 22 Desember 1858 Belanda berhasil mem­bujuk paman Sultan Thaha yang bernama Panembahan Prabu untuk dijadikan sultan Jambi.

Sultan boneka Belanda ini bergelar Sultan Ratu Ahmad Nazaruddin. Dengan demikian, Kesul­tanan Jambi kembali terpecah menjadi dua bagian: Kesultanan Jambi Ilir dikuasai oleh Sultan Ratu Ahmad Nazaruddin dan Kesultanan Jambi Ulu dikuasai­ oleh Sultan Thaha Saifuddin­. Rakyat Jambi sendiri sebenarnya berpihak kepada Sultan Thaha.

Pada 1881 Sultan Ratu Ahmad Nazaruddin meninggal dunia dan digantikan Pangeran Martaningrat yang bergelar Sultan Muhilluddin. Sultan boneka kedua ini meninggal dunia pada 1885 dan baru digantikan oleh Sultan Ahmad Zainuddin pada 1886.

Setelah sultan terakhir ini mengun­durkan diri, tidak ada lagi sultan boneka yang ditunjuk Belanda karena tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya­ Belanda. Setelah itu, daerah Jambi diperintah­ langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sementara itu, Sultan Thaha masih tetap dalam pendi­riannya, tidak mau tunduk kepada Belanda. Banyak usaha yang dilakukannya untuk mengusir Belanda dari daerah Jambi. Penyerangan terhadap Belanda terus dila­kukan.

Pihak Belanda juga mengadakan serangan balasan, di samping berusaha membujuk Sultan Thaha. Namun dalam waktu yang panjang, Belanda sedikit demi sedikit berhasil menduduki benteng rakyat, yaitu dengan cara politik adu domba,­ sehingga beberapa panglima perang berhasil­ dibujuknya. Pada 1903 pangeran ratu (perda­na menteri) Kesultanan Jambi Ulu menyerah kepada Belanda.

KESULTANAN JAMBI

Setelah itu satu demi satu benteng pertahanan Sultan Thaha berhasil diduduki. Akhirnya pihak Belanda melaku­kan seran­gan ke jantung pertahanan Sultan Thaha. Pada April 1904 Belanda­ berhasil mengepung Sultan Thaha. Da­lam pertempuran 26 April 1904 Sultan Thaha gugur sebagai pahlawan dan dima­kam­kan di Muara Tebo.

Perlawanan­ rakyat belum berakhir dengan wafatnya­ Sultan Thaha. Koman­do­ perlawanan­ diambil alih oleh Raden Mat Tahir bersama beberapa orang panglima perang. Pada 10 September 1907 Raden Mat Tahir diberondong dengan tembakan oleh Belanda setelah usaha membujuknya­ tidak berhasil.

Gugurnya Raden Mat Tahir ini merupakan akhir dari riwayat Kesultanan­ Jambi. Belanda kemudian menyatu­kan Jambi­ dan Kerinci menjadi satu keresidenan­ di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Tampaknya, pengaruh Jawa dapat dikatakan sangat kuat di Kesultanan­ Jambi. Pengaruh itu terjadi karena Kesultanan Jambi secara politis pernah dimasuki pengaruh Kesultanan­ Demak dan ke­mudian Kerajaan Mataram.

Status di bawah pengaruh­ Demak dan Mataram itu rupanya dapat berfungsi­ sebagai perisai terhadap ekspansi Kesultanan­ Banten yang sangat berpengaruh di Palem­bang, dan juga dari kerajaan tetangga lainnya. Di samping itu, Jambi memang secara eko­nomis tergantung kepada Jawa karena ia termasuk negara pengimpor beras dan garam dari Jawa.

Puncak­ pengaruh itu terjadi terutama pada masa Sultan Agung, raja ketiga Kerajaan Mataram yang memerintah­ tahun 1613–1645 dengan pusat pemerintahan di Yogyakarta. Para pembesar Kesultanan Jambi waktu itu berorientasi­ ke Mataram. Pada masa ini pengaruh Kerajaan Mataram atas Kesultanan Jambi pada bidang­ politik dan budaya sangat kuat.

Di keraton Kesultanan Jambi banyak orang menggunakan bahasa Jawa dan bahkan berpakaian cara Jawa. Pengaruh­ itu juga terlihat dari gelar para rajanya. Pengaruh Jawa mulai berkurang setelah Sultan Agung dari Mataram meninggal dunia.

Di lain pihak, pengaruh Belanda menjadi semakin kuat. Namun, semangat perlawanan Sultan Agung terhadap Belanda terus mengilhami sultan Jambi secara turun-temurun.

Dalam Kesultanan Jambi, hukum syarak atau syariat Islam berjalan dengan baik berdampingan dengan hukum adat, yang sebagian sudah­ terislamkan. Hukum­ syarak adalah hukum yang tersurat di dalam Al-Qur’an, sedangkan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam Al-Qur’an. Dalam pa­sal 32 Oendang-Oendang Atoeran Radja-Radja di­se­but­kan:

“Adapun martabat yang tiada sunyi kepada umat Mu-hammad SAW itu ada dua, salah satunya adalah syarak yang lazim dan yang kedua adat yang kuat. Adat merupakan penghulu dalam ne­geri, artinya­ apabila terjadi perbantahan di antara manusia, ma­ka mereka harus kembali kepada­ hukum adat dalam negerinya­. Setiap negeri berdiri dengan adatnya­ masing-masing.”

Sementara­ itu hukum­ syarak­ atau syariat Islam juga diterima dan dianut dengan kuat oleh rakyat dan penguasa Kesultanan Jambi. Dalam hal ini, pengaruh Aceh sangat kuat. Biasanya,­ orang yang ingin mendalami pengetahuan agama pergi ke Aceh dan belajar dari ulama di sana. Di samping itu, banyak pula ulama yang datang­ dari Hadramaut ke Jambi, seperti Habib Husein Baragbah yang datang sekitar tahun 1615.

Daftar Pustaka

Djaja, Tamar. Pusaka Indonesia: Riwayat Hidup Orang-Orang Besar Tanah Air. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

de Graaf, H.J. dan Th. G. Pigeud. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.

HAMKA. Sejarah Ummat Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Hardi, M.R. Menarik Pelajaran dari Sejarah. Jakarta: Haji Masagung, 1981.

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500–1900. Jakarta: Gramedia, 1992.

Rachman, Lukman, ed. Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Koloni-alisme di Daerah Jambi. Jakarta: Departemen­ Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.

Reid, Anthony. Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Soekmono, R. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Penerbit Nasional Trikarya, 1959.

Tjandrasasmita, Uka, ed. Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Badri Yatim