Pada masa Kerajaan Usmani (Ottoman), Turki sebagai negara adikuasa berperan penting dalam sejarah pengembangan wilayah (futuhat) Islam. Turki berhasil menyebarkan Islam ke Eropa setelah menaklukkan Constantinopel pada 1453. Masa pemerintahan Sulaiman I (1520–1566) merupakan puncak Turki Usmani. Pada 1923, Mustafa Kemal Ataturk memproklamasikan Turki menjadi negara republik modern dan sekuler.
Turki terletak di Eropa Tenggara dan Asia Kecil; berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di timur; Irak, Suriah, dan Laut Tengah di selatan; Laut Hitam di utara; Laut Aegea di barat; dan Yunani serta Bulgaria di barat laut.
Luas: 780.580 km2, di antaranya 756.816 km2 di Asia Kecil (Semenanjung Anatolia) dan 23.764 km2 di Eropa Tenggara. Penduduk: 85.947.470 (data 2022), sebagian besar di antaranya berasal dari kelompok etnik Turki. Agama: Islam (99,8%). Ibukota: Ankara.
Persinggungan Islam dengan Turki melalui sejarah panjang, sejak abad pertama Hijriah hingga suku Turki menjadi penganut dan pembela Islam. Pengaruh Turki dalam dunia Islam semakin terasa pada masa pemerintahan al-Musta‘sim (640 H/1242 M–656 H/1258 M), khalifah terakhir Dinasti Abbasiyah.
Sejak masa itu bangsa Turki dari berbagai suku senantiasa terlibat dalam jatuh bangunnya berbagai dinasti di daerah atau tempat mereka bertempat tinggal dan mengabdi.
Kerajaan Usmani (Ottoman). Dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pengembangan wilayah (futuhat) Islam. Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia, yaitu ketika berada di puncak keemasannya pada masa Kerajaan Usmani.
Turki juga menaklukkan Constantinopel (Istanbul), mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium), dan selanjutnya membawa Islam ke Eropa. Di samping itu, Turki juga mempunyai jasa besar dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan ekonomi.
Bangsa Turki Usmani yang kemudian menjadi penguasa Usmani berasal dari Asia Tengah, termasuk suku Kayi, salah satu kabilah Turki yang amat terkenal. Pada abad ke-11, mereka bermigrasi ke arah barat dan menetap di Akhlat (Iran utara).
Kemudian kabilah ini melanjutkan perjalanan ke Anatolia (Asia Kecil) yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Seljuk Konya (Iconium) yang dipimpin oleh Alauddin Kay-Qubadh (Kaikobad; 1219–1237). Ia memberi hak bagi mereka untuk mendiami Sugyat, daerah perbatasan dengan Bizantium.
Setelah Sultan Alauddin meninggal (1300), orang Turki segera memproklamasikan kemerdekaan Kerajaan Usmani dengan Usman I sebagai sultannya. Wilayahnya mencakup bekas kekuasaan Dinasti Seljuk.
Salah satu sumbangan terbesar Kerajaan Usmani bagi penyebaran Islam adalah penaklukan kota banteng Constantinopel, ibu kota Romawi Timur (1453). Penaklukan terjadi pada masa Muhammad II (1451–1481), yang terkenal dengan gelar al-Fatih (Sang Penakluk). Dengan dikuasainya kota itu, futuhat ke Eropa memperoleh sukses.
Puncak keemasan Kerajaan Usmani terjadi pada pemerintahan Sulaiman I (1520–1566) yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman al-Qanuni. Di bawah pemerintahannya berhasil disatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Krimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai ke batas Sungai Danube, dengan tiga lautan, yakni Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam.
Namun dalam masa selanjutnya, Turki memasuki fase kemunduran; satu demi satu daerah kekuasaannya melepaskan diri, karena tidak ada sultan yang sekuat sebelumnya.
Turki Modern. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan setelah kesultanan dihapuskan pada 1 November 1922. Presiden pertama yang dipilih adalah Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Turki modern (1881–1938).
Sampai 1945 partai yang berkuasa dan partai satu-satunya di Turki adalah Partai Rakyat Republik (The Republican People’s Party, RPP). Sejak 1928, Turki berubah menjadi negara sekuler dengan dihapuskannya ketentuan mengenai “Islam sebagai agama resmi negara” dalam undang-undang yang berlaku.
Perkembangan Islam di Turki modern dapat dibagi atas empat bagian utama, yaitu 1) sistem konstitusional, 2) proses politik, 3) perubahan sosial, dan 4) pembangunan bidang agama.
Sistem Konstitusional. Konstitusi Turki 1961 mengatur agama, baik dalam teksnya maupun dalam rujukannya kepada serangkaian hukum organis menyangkut sekularisasi, yang merupakan bagian dari hukum negara sejak 1920-an. Konstitusi secara tegas tidak memperkenankan hukum ini dijadikan sasaran tinjauan hukum; amandemen dan modifikasinya dirintangi karena hukum itu mengabadikan prinsip sekularisme.
Hukum yang dilindungi adalah:
a) hukum tentang penyatuan pendidikan;
b) hukum tentang pemakaian topi;
c) hukum tentang penghapusan tekye dan zawiat (asrama dan tempat ibadah sufi);
d) ketentuan dalam hukum sipil yang berhubungan dengan perkawinan sipil;
e) hukum tentang penggunaan angka internasional;
f) hukum tentang abjad Latin;
g) hukum tentang penghapusan gelar efendi, bey, pasya, dan sebagainya; dan h) hukum yang melarang pemakaian pakaian tertentu.
Tidak semua undang-undang organis mengenai sekularisasi disebutkan dalam konstitusi 1961. Sejumlah undang-undang organis mengenai sekularisasi yang tidak disebutkan dalam konstitusi 1961 telah dicabut, antara lain undang-undang penggunaan bahasa Turki dalam azan dan larangan berziarah ke makam orang suci.
Kelompok Islam tidak mampu menentang prinsip sekularisasi yang berlaku secara langsung, meskipun mereka tetap menekankan fakta bahwa hubungan sosial dalam masyarakat Islam didasarkan pada norma agama. Inilah sebabnya mengapa di republik ini ketegangan antara sekularisasi dan kesepakatan back to Islam (kembali ke Islam) menjadi masalah yang berkepanjangan. Kini sistem pemerintahan Turki didasarkan pada Konstitusi 1982.
Proses Politik. Ketika politik multipartai diperkenalkan di Turki pada 1946, dakwaan bahwa umat Islam tidak dapat beribadah dengan bebas muncul secara menonjol di antara tuduhan yang dilemparkan kepada Partai Rakyat Republik, yang telah berkuasa selama 27 tahun.
Dakwaan ini datang dari sejumlah partai politik yang baru saja terbentuk, dengan suatu ideologi Islam yang samar-samar sebagai dasarnya.
Partai itu antara lain adalah Partai Pembangunan Nasional (Party of National Development), Partai Keadilan Sosial (Party of Social Justice), Partai Tani (The Cultivator Peasant Party), Partai Pembela Kemurnian (Party of Purification Protection), dan Partai Konservatif Turki (Turkish Conservative Party).
Akan tetapi setelah pemilu 1950 (pemilu bebas pertama Turki) semua partai itu harus bubar cepat atau lambat karena tidak memiliki dukungan pemilih.
Sejak 1950, militer dua kali melakukan kudeta (1960 dan 1980). Pada 1989 Turgut Ozal menjadi presiden sipil pertama sejak 1960. Ketika meninggal dunia 1993, Ozal diganti Suleyman Demirel.
Pada 1996, Necmettin Erbakan dari partai berideologi Islam, Partai Kesejahteraan (Welfare Party, WP) menjadi perdana menteri berhaluan Islam pertama sejak 1923. Ia mundur 1997 atas desakan militer yang menolak kebijakan Islam Erbakan. Mesut Yilmaz lalu ditunjuk Demirel menjadi perdana menteri.
Januari 1998 mahkamah konstitusi membubarkan WP, yang dianggap mengancam dasar sekuler negara Turki. Meski demikian, para anggota di parlemen membentuk partai baru, Virtue. Pada November 1998 Yilmaz mendapat mosi tak percaya dari parlemen.
Ia diganti pejabat sementara Bulent Ecevit, pemimpin Partai Demokratik Kiri (Democratic Left Party, DSP). Pada April 1999 DSP menang pemilu. Mei 2000 parlemen mengangkat Ahmed Sezer, ketua mahkamah konstitusi, sebagai presiden Turki. Perdana menteri Turki sebagai kepala pemerintahan dijabat oleh Recep Tayyip Erdogan sejak Maret 2003.
Erdogan memenangkan masa jabatan baru dalam pemilihan pada Juni 2018 dan juga memperoleh kekuatan baru yang substansial di bawah sistem baru, yang disetujui tahun sebelumnya oleh para pemilih. Dia pertama kali berkuasa pada 2003 setelah kemenangan elektoral oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berakar Islam, di mana dia adalah salah satu anggota pendirinya.
Dia menghabiskan 11 tahun sebagai perdana menteri Turki sebelum menjadi presiden pertama yang dipilih langsung di negara itu pada Agustus 2014 – peran yang dianggap seremonial. Bagi para pendukungnya, Erdogan telah membawa pertumbuhan ekonomi Turki selama bertahun-tahun.
Tetapi bagi para pengkritiknya, dia adalah pemimpin otokratis yang tidak toleran terhadap perbedaan pendapat, yang dengan keras membungkam siapa pun yang menentangnya.
Pada Juli 2016, pemerintah AKP selamat dari percobaan kudeta yang mengakibatkan bentrokan di jalan-jalan Istanbul dan Ankara yang menewaskan 256 orang. Pihak berwenang kemudian menahan ribuan tentara, hakim, guru, dan pegawai negeri karena dicurigai terlibat dalam upaya tersebut, yang menurut Presiden Erdogan diilhami oleh lawannya di pengasingan, Fethullah Gulen.
Sebuah referendum pada April 2017 secara tipis mendukung peralihan ke sistem pemerintahan presidensial, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan Erdogan.
Perubahan Sosial. Dalam periode 1960–1978, angka rata-rata kenaikan GNP per kapita Turki mencapai 3,6 persen/tahun. Ini merupakan sukses besar. Peningkatan GNP telah mencapai 6% pada dua dekade berikutnya, meskipun ada penurunan tajam pada 1994, 1999, dan 2001.
Sementara itu pertambahan penduduk Turki sangat mencolok. Kalau tahun 1940 penduduknya berjumlah 17 juta, maka pada 2004 mencapai 68.893.918 jiwa. Turki merupakan satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki dua kota besar yang berkembang dengan rata-rata di atas 5 persen/ tahun, suatu pertambahan penduduk kota yang amat menonjol. Yang menarik di sini adalah bahwa konservatisme keagamaan berada di kota provinsi.
Pembangunan Bidang Agama. Meskipun Turki merupakan negara sekuler, pertumbuhan keagamaannya sangat mencolok. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penduduk yang menjadi anggota sekte keagamaan. Sekte Nur yang didirikan Sa’id Nursi (1873–1960), misalnya, sampai beranggotakan sekitar 300.000 orang. Pembangunan agama itu sendiri dilakukan oleh pemerintah.
Dalam bidang sarana keagamaan, Turki sekarang ini memiliki puluhan ribu masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah/tahun. Penjualan buku dan kaset keagamaan menunjukkan angka peningkatan yang sangat besar. Selain itu, telah dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Qur’an.
DAFTAR PUSTAKA
Cantay, Hasan Basri. “Kebudayaan Islam di Derah-daerah Turki”, Islam Jalan Lurus, terj. Abu Salamah dan Cahidir Anwar. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
Harahap, Syahrin. Kerajaan Usmani: Asal-Usul dan Perkembangan. Jakarta: FakultasPascasarjana IAIN, 1989.
Hodgson, Marshal G.S. The Venture of Islam. Chicago: Chicago University Press, 1974.
Lewis, Bernard. Islam Discovery of Europe. New York: W.W. Norton & Company, t.t.
Mardin, Serif. “Religion and Politics in Modern Turkey,” Islam in The Political Process, ed. James Piscatory. t.tp.: Cambridge, 1983.
Syalabi, Ahmad. Mausu’ah at-Tarikh al-Islami. Cairo: an-Nahdah al-Misriyah, 1979.
Thomas, Arnold W. The Preaching of Islam. Lahore: Muhammad Ashraf, 1979.
https://www.worldometers.info/world-population/turkey-population/, diakses pada 13 April 2022.
Syahrin Harahap
Data telah diperbarui oleh Tim Redaksi Ensiklopediaislam.id (April 2022)