Pattani, Kerajaan

Pattani adalah sebuah kerajaan Islam pada abad ke-16 di pesisir­ timur Semenanjung Malaka, Teluk Siam, pantai­ Laut Cina Selatan. Sebagian besar wilayah­ Kerajaan Pattani kini menjadi wilayah Thailand Selatan­. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, namun ada kelompok muslim Pattani yang berada di wilayah Thailand Selatan. Pattani pernah dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam serta pusat perdagangan penting di dunia Melayu.

Masuknya Islam. Pattani pada mulanya merupakan daerah pesisir yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Buddha Inthira di bawah pimpinan Raja Phaya Tu Nakpa. Pattani merupakan sebuah pelabuhan yang banyak disinggahi­ pedagang yang berniaga dari India sampai ke Cina. Pada saat Islam meng­ alami kemajuan, banyak pedagang muslim singgah di Pattani dan mendirikan perkampungan.

Melihat perkembangan perniagaan yang terjadi di wilayah tersebut,­ Raja Phaya Tu Nakpa memindahkan­ pusat pemerintahan kerajaannya­ dari kota Mahligai yang terletak agak di pedalaman ke Pattani­.

Dengan demikian, ketika Pattani dijadikan ibukota kerajaan, sudah terdapat perkampungan­ orang Islam. Diperkirakan sebagian rakyat sudah masuk Islam 300 tahun sebelum perpindahan ibukota ini. Raja Phaya Tu Nakpa kemudian mendirikan istana dan perumahan para pembesar istana.

Ada beberapa pendapat tentang masuknya agama­ Islam di Pattani. Pendapat pertama mengatakan­ bahwa Islam masuk ke Pattani dari negeri Campa. Pendapat ini didasarkan­ atas batu nisan yang bertuliskan tahun 839.

Pendapat lain menyebutkan­ bahwa Islam dibawa para pedagang Arab yang berdagang di negeri Melayu (India dan Canton, Cina) sejak abad ke-1 H. Dalam perjalanan antara dua negeri besar itu, mereka singgah di pelabuhan Pattani yang terletak di antara dua negeri tersebut.

Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa Islam di Pattani berasal dari Kerajaan Samudera Pasai di ujung utara Pulau Sumatera. Hal ini didasarkan pada banyaknya persamaan antara kedua kerajaan tersebut dalam mazhab keagamaan dan kebudaya­an­. Dalam buku Hikayat Pattani dan Sejarah Kera­jaan Melayu Pattani juga disebutkan bahwa Samudera­ Pasai merupakan sumber kerohanian Pattani.

Phaya Tu Nakpa (1486–1530) adalah raja Buddha yang pertama masuk Islam. Dalam Hikayat Pattani diceritakan proses tentang Phaya Tu Nakpa menjadi penganut Islam. Disebutkan bahwa pada suatu waktu Phaya Tu Nakpa jatuh sakit. Setelah beberapa­ lama berobat dan tidak mendatangkan hasil, Raja diberitahu bahwa Syekh Said yang tinggal di Kampong Pasai dikenal pandai mengobati orang sakit. Ia pun diundang­ ke istana.

Meskipun sakit Raja cukup parah, Syekh Said menyanggupi untuk mengo­batinya­ dengan syarat Raja Phaya Tu Nakpa harus masuk Islam setelah sembuh. Raja bersedia memenuhi­ syarat tersebut. Akan tetapi setelah sem­buh, ia mengingkari janjinya. Tak lama kemudian, Raja jatuh sakit lagi. Ia mendatangkan­ Syekh Said kembali untuk mengobatinya.

Syekh Said mengulang­ syarat yang pernah diajukannya dan Raja pun menyanggupinya. Namun, Raja Phaya Tu Nakpa kembali mengingkari janjinya. Saat Raja sakit kembali,­ ia bersumpah di depan patung Buddha bahwa kalau sembuh untuk ketiga kalinya ia akan me­meluk agama Islam.

Setelah ia benar-benar sembuh,­ dengan diikuti para menteri dan pembesar­ istana serta rakyatnya, ia memeluk agama­ Islam. Oleh Syekh Said, nama Phaya Tu Nakpa diganti dengan nama Islam yaitu Sultan Ismail Syah.

Masa Pemerintahan para Raja. Setelah menjadi kerajaan Islam, Sultan Ismail Syah menjalin hubungan dengan Kesultanan Malaka di masa pe­merintahan­ Sultan Mahmud Syah I (1488–1511) dan Kerajaan Ayuthia di negeri Siam (sekarang Thailand). Sejak itu, Kerajaan Pattani terkenal dan berkembang­ lebih pesat dari masa sebelumnya.

Pelabuhan­ Pattani­ berkembang menjadi pelabuhan besar dan banyak dikunjungi para saudagar yang datang dari Siam, Cina, Jepang, Jawa, India, dan Arab. Sultan Ismail Syah digantikan putranya yang bergelar Sultan Muzaffar Syah (1530–1564) yang dikenal adil dan murah hati.

Sultan Muzaffar mendirikan tempat ibadah dan mengangkat­ Syekh Safiyuddin (ulama asal Pasai) menjadi guru yang mengajar hukum Islam dalam istana. Ulama ini kemudian diberi gelar kebesaran “Datuk Sri Raja Fakih”.

Sultan Muzaffar terbunuh dalam peperangan melawan­ Kerajaan Ayuthia­ pada 1564. Ia meninggalkan seorang anak dari selir, Raja Bambang, dan seorang anak dalam kandungan permaisuri. Ketika anak tersebut lahir, ia diberi nama Patik Siam sebagai kenangan atas kematian ayahnya­ dalam pertempuran melawan Siam.

Sultan Muzaffar digantikan adiknya yang bergelar Sultan Mansur Syah (1564–1572). Tidak banyak perkembangan yang dicapai kerajaan pada masa kekuasaannya. Ia me­ninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak (Putri Hijau, Putri Biru, Putri Ungu, Putri Emas Kerancang, Raja Bahdur, dan Raja Bima [dari selir]). Akan tetapi, menjelang­ wafat ia berwasiat agar takhta kerajaan setelah ia meninggal diserah­ kan kepada Patik Siam.

Ketika Patik Siam (1572–1573) naik takhta, ia masih berusia 9 tahun. Karena itu, roda pemerintahan dijalankan oleh bibinya yang bernama­ Putri Aisyah. Patik Siam hanya berkuasa sela­ma­ setahun. Ia dibunuh bersama Putri Aisyah oleh Raja Bambang yang berambisi menjadi raja. Namun, Raja Bam­ bang tidak berhasil memenuhi keinginannya tersebut karena ia segera ditangkap pembesar istana.

Patik Siam kemudian digantikan Raja Bahdur (1573–1584) yang masih berusia 10 tahun. Namun, kakak tirinya, Raja Bima, tidak menyukai­ hal tersebut­ dan membunuh Raja Bahdur. Tak lama kemudian Raja Bima ditangkap­ oleh pembesar­ istana.

Setelah peristiwa tersebut, para pembesar istana sepakat mengangkat­ secara berturut-turut Putri Hijau yang bergelar Ratu Hijau (1584–1616), Putri Biru bergelar Ratu Biru (1616– 1624), Putri Ungu dengan gelar Ratu Ungu Paduka Syah Alam (1624–1635), dan Ratu Kuning (1635–1688) anak Ratu Ungu sebagai penguasa Kerajaan Pattani.

Masa Pemerintahan para Ratu. Pada masa pemerintahan­ para ratu, Kerajaan Pattani men­ca­pai puncak kejayaan. Hubungan dengan Jepang terjalin pada 1592. Perdagangan berkembang­ dengan cepat, terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis.

Banyak pedagang muslim yang memilih singgah dan pindah ke pelabuhan lain, antara lain Pattani. Apalagi, Kerajaan Ayuthia yang merupakan pusat perda­ gangan besar pada 1669–1697 mengalami kalah perang dari Burma (sekarang Myanmar).

Keadaan­ ini mengakibatkan­ banyak pedagang Cina dan Jepang pindah ke Pattani. Pattani menjadi pusat perdagangan­ tekstil­ kedua setelah Kwangtung (sekarang Guangdong), Cina. Barang tekstil yang berasal­ dari Cina dan India disebarluaskan­ melalui Pattani ke wilayah Nusantara (Asia Tenggara).

Kerajaan Pattani ketika itu sudah mencetak uang logam sendiri. Kerajaan ini bahkan dapat mem­buat senjata untuk pertahanan dalam negeri dan diperdagangkan. Sejak paruh pertama abad ke-17 para pedagang asing bertambah ramai.

Belanda dan Inggris mendirikan perusahaannya di Pattani pada masa pemerintahan Ratu Kuning. Sementara,­ pedagang­ Cina menjadikan Pattani seba­gai­ pintu masuk ke Asia Timur. Pada masa pemerintahan­ para ratu ini, Kesultanan Pahang dan Ke­sul­tanan Johor berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Pattani.

Pada 1632 Ratu Ungu berhasil memben­tuk­ persekutuan untuk menentang Portugis yang dipandang mengancam kawasan ini. Kerjasama itu meliputi kerajaan Johor, Kampu­ chea, Jambi, Indragiri, dan pemerintahan Belanda. Pada saat itu Kerajaan Pattani juga mengalami kemajuan dalam­ bidang keislaman, kesenian, dan kesusastraan yang ditandai dengan berkembangnya penggunaan huruf Arab Melayu.

Masa Pemerintahan para Raja Kelantan. Ratu Kuning meninggal dunia pada 1688 tanpa meninggalkan ahli waris kekuasaan. Oleh karena itu, para pembesar istana kemudian­ berusaha mencari­ orang yang dipandang mampu menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan kesepakatan, akhirnya tahkta diberikan kepada Raja Bakar, orang yang dituakan dalam Kerajaan Pattani dan tidak berasal dari keturunan raja. Setelah 2 tahun memerin­tah,­ ia meninggal dunia pada 1690. Oleh karena­ itu, para pembesar istana kembali berusaha mencari penggantinya.

Kali ini mereka sepakat untuk mengangkat orang yang berasal dari keturunan raja. Pilihan kemudian jatuh kepada seorang anak raja Kelantan bernama Raja Emas Kelantan (1690–1707). Setelah meninggal dunia, ia digantikan anaknya, Raja Emas Jayam I (1707–1710).

Pada masa ketiga orang raja ini, Kerajaan Pattani menga­lami kemunduran dalam bidang perdagangan. Hal ini terjadi karena makin kuatnya dominasi bangsa Eropa. Setelah Raja Emas Jayam I meninggal­ dunia, secara berturut-turut takhta dipegang oleh Raja Dewi (1710–1719), Raja Benda Bada (1719–1723), Raja Laksamana Dajang (1723–1724), Raja Emas Jayam II (1724–1726), dan Raja Along Yunus (1726–1727). Semuanya adalah keturunan­ raja-raja Kelantan.

Setelah Raja Along Yunus meninggal, para pembesar­ kerajaan tidak ingin lagi berada di bawah pengaruh raja-raja Kelantan. Seorang pembesar­ kerajaan diangkat menjadi raja dan diberi gelar Raja Muhammad.

Mes­kipun demikian, di masa kepemimpinannya­ Pattani berperang­ melawan Kerajaan Siam yang pada masa itu di bawah pemerintahan Raja Pra’puthayorda Chulalok atau Rama I (1782–1809). Dalam pepe­rangan ini Sultan Muhammad terbunuh, istana Kerajaan Pattani dibakar, dan harta benda istana dirampas.

Masa Pemerintahan para Raja Siam. Sejak ke­kalahan tersebut, Kerajaan Pattani berada di bawah pengaruh politik Kerajaan Siam, yang berpu­sat­ di Bangkok. Para sultan, yang kemudian membangun­ istana baru, diangkat oleh pemerintah Kerajaan Siam.

Pada mulanya pemerintah Siam mengangkat Tengku Lamidin, seorang warga yang diang­gap berpengaruh, sebagai raja Pattani. Akan tetapi, Raja Lamidin kemudian memberontak dan berhasil dikalahkan pemerintah Siam. Setelah itu, pemerintah Siam mengangkat seorang pembe­sar Melayu lainnya, Datuk Pangkalan.

Namun, ia membangun kekuatan untuk memberontak terha­­dap pemerintah­ Siam. Pemberontakannya ini pun gagal. Sejak itu, kekuasaan politik orang Melayu Pattani berakhir.

Orang Siam pertama yang diangkat sebagai penguasa­ Pattani adalah Nai Kuan Sai. Kemudian ia digantikan Nai Pai. Sebagai raja Pattani, Nai Pai masih mengkhawatirkan bangkitnya kekuatan Melayu Islam di kerajaan tersebut.

Ia berpendapat bahwa orang Melayu Islam tetap menaruh dendam terhadap orang Siam yang beragama Buddha yang telah melenyapkan kerajaan mereka. Kekhawatir­an­ itu oleh Nai Pai disampaikan kepada raja Siam.

Karena itu, pemerintah­ Siam mengambil kebijakan untuk memecah Kerajaan Pattani menjadi tujuh wilayah kecil. Enam di antaranya diperintah orang Melayu. Namun di setiap wilayah tersebut pemerintah Siam menempatkan­ bala tentara dan mengontrol­ kekuasaan para raja. Satu wilayah lainnya­ diperintah langsung oleh orang Siam.

Keadaan tersebut terjadi sampai 1902, ketika­ raja Pattani terakhir, Abdul Kadir Kamaroodin, diberhentikan oleh pemerintah Siam. Ini merupakan­ akhir Kerajaan Pattani.

Perjuangan Menuntut Otonomi. Pada 1909, pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn­ (Rama V), diberlakukan Perjanjian Anglo-Siam tentang­ wilayah Semenanjung­ Malaka yang berada di bawah kekuasaan dan pengaruh politik Siam.

Dalam perjanjian itu ditentukan bahwa Inggris mendapat­ Kelantan, Kedah, Trengganu, dan Perlis (semuanya­ sekarang menjadi bagian dari Malaysia), sedangkan Kerajaan Pattani lama (terdiri dari Propinsi Pattani, Narathiwat,­ Yala, Setul, dan sebagian­ dari Propinsi Song­khla) diberikan kepada Siam.

Masuknya Pattani sebagai bagian dari Kerajaan Siam menyebabkan pemerintah Thailand melakukan­ perombakan­ administrasi dan meng­ganti para penguasa di Pattani dengan pegawai pemerintah Thai­land. Selain itu, peme­rintah Thailand juga melan­carkan­ politik integrasi.

Tindakan ini mendapat protes dari penduduk Melayu-muslim yang menem­pati­ lima propinsi tersebut di atas. Protes dan pemberontakan dilakukan sebagai upaya mereka untuk mempertahankan­ budaya serta meraih ke­merdekaan­ dan membentuk negara berdasarkan­ prinsip agama Islam.

Perlawanan golongan Melayu-muslim ini meliputi­ daerah yang luas di masa pemerintahan Raja Wachiravut atau Rama VI (1910–1925). Sebuah pemberontakan besar yang dikenal dengan Pemberon­takan­ Namsai terjadi pada 1922.

Pemberontakan yang diprakarsai Abdul Kadir Kamaroodin ini memperoleh simpati dan dukungan­ materiil dari kaum bang-sawan dan ulama Melayu di tempat pengasingan,­ Kelantan.

Pada Juli 1923 pemerintah Thailand meninjau­ kembali kebijakannya­ mengenai pendidikan wajib, penetrasi birokrasi, serta campur tangan dalam­ urusan ekonomi dan sosial di propinsi Melayu. Hasil peninjauan ini terwujud dengan pem­ berian kelonggaran hingga tingkat tertentu kepada­ Pattani dan daerah sekitarnya.

Pendekatan melalui pembinaan politik, legitimasi kekuasaan melalui partisipasi dan perwakilan, serta pengembangan­ ekonomi dilakukan pada 1932 ketika Thailand mengalami transformasi konsti­tusi yang mengakh-iri bentuk monarki absolut menjadi parle­menter.

Golongan Melayu-muslim di wilayah Pattani Raya mengalami keraguan untuk beberapa waktu sebelum Tengku Mahmud Mahyiddin, putra bungsu­ dan ahli waris politik Raja Abdul Kadir, memu­ tuskan kembali ke Bangkok dari pengasingannya dan bergabung dengan Thailand.

Bentuk pemerintahan­ parlementer ternyata­ tidak efektif bagi tujuan­ mereka, sehingga mereka kembali pada lembaga tradisional untuk mengorganisasi rakyat dalam perjuangannya.

Pada 1945 diberlakukan Undang-Undang Mengayomi Islam yang bertujuan memasukkan pimpinan­ agama dalam wewenang pemerintah. Akibatnya,­ ulama mengambil alih pimpinan dan kembali membangkitkan­ orang Melayu-muslim yang berorientasi tradisi untuk bersatu dan menentang kebijakan asimilasi pemerintah yang dikenal dengan­ istilah Peraturan Kebudayaan (Kot Wattanatham) di bawah rezim Pibul Songgram.

Pada masa Perang Dunia II para pemimpin Melayu dan Pattani Raya berpihak kepada Inggris. Harapan mereka adalah jika Inggris menang melawan­ Jepang dan sekutunya (Thailand), tuntutan mereka untuk merdeka terpenuhi.

Namun masalah Pattani tidak terselesaikan­ hingga perang berakhir. Selanjutnya, pemerintah Thailand berusaha mengkon­­solidasikan kekuasaanya dengan melakukan campur­ tangan dalam urusan sosial keagamaan, antara lain dalam bidang hukum agama. Serangkaian­ protes terhadap campur tangan itu akhirnya­ melahirkan pemberontakan besar-besaran.

Selain itu, faktor identitas Islam dan Melayu juga memperkuat­ pemberontakan umum tersebut. Ulama menuntut antara lain pembaruan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi selain bahasa Thailand, pembentukan majelis agama, dan kontrol­ atas urusan keuangan daerah.

Namun periode ini berakhir dengan semakin kuatnya kontrol pe­merintah­ pusat. Para pemimpin serta cende­kiawan muslim Melayu memasuki Malaya dan memulai gerakan bawah tanah.

Pada 1954 pemimpin­ pemberontakan­ umum tersebut, yaitu Haji Sulong bin Abdul Kadir bin Muhammad al-Fatani atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Sulong dan dianggap sebagai “Bapak Perjuangan Pattani”, hilang­ secara misterius. Ia diduga ditangkap dan dibunuh polisi pemerintah.

Pada 1957 pemerintahan Pibul Songgram digulingkan Sarit Thanarat. Pada masa ini mulai­ diberlakukan ideologi pemban­gunan bangsa yang dinamakan Pembangunan (Patanarakarn), yang merupakan upaya integrasi nasional melalui pembangunan­ sosial ekonomi.

Dalam bidang pendidikan, “pondok” sebagai tempat belajar agama (madrasah) merupa­kan sasaran penetrasi pemerintah yang berupaya mengubahnya menjadi sekolah swasta biasa dengan tekanan khusus pada pendidikan agama. Transformasi­ pondok menjadi sekolah swasta untuk pendidikan Islam, yang pada mulanya dilakukan atas dasar sukarela, menjadi wajib pada 1971.

Bahasa Melayu diganti dengan bahasa Thailand, kurikulum keagamaan yang tradisional disesuaikan­ dengan program yang baru, dan penempatan kepala­ sekolah harus memenuhi persyaratan pemerintah­. Akibatnya, hanya sedikit To’ Khuru (guru kerohanian/agama) pemilik atau penyelenggara pon­ dok yang memenuhi­ syarat untuk mengelola pondok mereka di bawah program baru ini, se­hingga­ mengakibatkan merosotnya mutu pendidikan aga­ma.

Sementara itu dalam bidang ekonomi,­ masuknya industri banyak menyerap tenaga kerja. Setelah lulus sekolah, pada umumnya kaum muda Pattani memilih bekerja di pabrik. Namun, sebagian besar kaum muslim (khususnya orang tua) merasa bahwa masuknya kaum muda pada kegiatan­ industri­ tersebut dapat mengubah­ cara hidup dan menghilangkan nilai agama Islam yang mereka anut.

Bagi mereka, pendidikan berdasarkan­ moral keag-amaan sangat diperlukan. Mereka percaya bahwa struktur masyarakat harus diba­ngun­ berdasarkan nilai agama Islam.

Karenanya timbul ke­cemasan akan kehancuran Islam dan identitas­ Melayu. Keadaan ini memperkuat­ gerakan separatis­ yang menuntut otonomi.

Gerakan Separatis. Dari berbagai kelompok gerakan Islam dan organisasi separatis yang terdapat di Thailand, Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) dianggap sebagai or-ganisasi tertua. Organisasi ini didirikan oleh Tengku Mahmud Mahyiddin setelah Perang Dunia II yang didasarkan­ pada persekutuan­ tradisional antara kaum ula­ma dan golongan bangsawan.

Dalam kegiatannya, BNPP memiliki hubungan yang baik dengan Partai Islam (PI) di Kelantan, Malaysia, dan dianggap sebagai organisasi paling efektif menyerukan Islam sebagai pemersatu berbagai kalangan­ dalam masya­­ rakat Melayu.

Organisasi separatis lainnya adalah Barisan Revolusion Nasional (BRN) yang menekankan daya tarik komunis sosialis. Organisasi ini dipimpin Ustaz Karim Haji Hassan dengan tujuan mencetus­kan suatu revolusi sosial dan mem­bebaskan daerah Pattani dengan kekerasan. Karenanya,­ meskipun organisasi ini tidak besar, komu­nismenya dianggap­ sebagai ancaman besar, tidak hanya bagi pemerintah Thailand tetapi juga negara lain di kawasan ASEAN.

Organisasi separatis dengan basis terbesar ada­lah Pattani United Liberation Organization­ (PULO) atau Pertubohan Persatuan Pembibasan Pattani (PPPP). Di bawah pimpinan Tengku Bira Kotanila, organisasi ini dibentuk 1968 sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan banyak kelompok­ gerilya.

Organisasi ini memiliki komite pusat yang terdiri dari seksi politik, ekonomi, militer,­ dan hubungan luar negeri. Di Thailand, para gerilyawan menjalani kegiat­an militer dan politik. Markas besar penyusunan kebijakan berada di Mekah, Arab Saudi, dan markas besar bidang operasional di Kelantan, Malaysia.

Dalam kegiatannya, organisasi ini mendapat banyak bantuan­ dari berbagai­ negara dan orang yang bersimpati, antara lain orang Malaysia dan organisasi yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

Bantuan juga datang dari Timur Tengah, seperti Islamic Call Society di Libya serta Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang memberikan latihan militer bagi gerilyawan PULO di Suriah.

Pada 1981 PULO menyatakan bahwa jumlah­ anggota mereka mencapai 20.000 orang. Namun­ jumlah tersebut menurun pada 1990-an. Hal ini antara lain karena pemerintah­ Arab Saudi tidak menyukai tindakan PULO yang memberikan­ kartu tanda penduduk “Republik Pattani” bagi para pekerja Melayu Islam asal Thailand di Arab Saudi.

Akibatnya, markas besar PULO di Mekah ditutup, sebagian pegawainya ditangkap, dan ratusan anggotanya dideportasi­. Kemudian Tengku Bira Kotanila digantikan Dr. Arrong Moorang. Organisasi ini mengalami­ kekacauan, namun saat ini mulai mencoba untuk bersatu kembali­.

DAFTAR PUSTAKA

Bagnara, A. Pattani Dahulu dan Sekarang. Pattani: Panel Penyelidikan Angkatan Pattani, 1977.
Hall, D.G.E. A History of Southeast Asia, atau Sejarah­ Asia Tenggara, terj. I.P. Soewarsa dan M. Habib Mustopo. Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
Malik, A. Moh. Zamberi. Patani dalam Tamdun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
Nugraha, Iman. “Pattani: Kisah Hilangnya Sebuah Negeri Islam Melayu,” Republika, 2 November 1997.
Pitsuwan, Surin. Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani. Jakarta: LP3ES, 1989.
Syukri, Ibrahim. Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Kelantan: Tengku Zainab binti Tengku Abdul Mutalib, t.t.
Teeuw, A., and D.K. Wyatt. Hikayat Pattani. The Hague: Nijhoff, 1970.

BADRI YATIM

__